Prasasti Plumpungan

Jejak Fajar Peradaban di Kota Salatiga: Menelusuri Sejarah Prasasti Plumpungan

Prasasti Plumpungan bukan sekadar bongkahan batu andesit kuno yang membisu di sudut Dukuh Plumpungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo. Bagi masyarakat Jawa Tengah, khususnya warga Kota Salatiga, prasasti ini adalah "akta kelahiran" yang melegitimasi eksistensi sebuah wilayah administratif tertua di Indonesia. Sebagai situs sejarah yang monumental, Prasasti Plumpungan menyimpan narasi tentang kebijakan politik, struktur religius, dan kearifan sosial dari masa Kerajaan Mataram Kuno.

#

Asal-Usul dan Penetapan Tarikh Sejarah

Prasasti Plumpungan, yang juga dikenal sebagai Prasasti Hampran, ditulis menggunakan aksara Jawa Kuno (Kawi) dan bahasa Sansekerta. Berdasarkan analisis epigrafi, prasasti ini bertarikh 24 Juli 750 Masehi (atau tahun 672 Saka). Tanggal yang sangat spesifik ini diperoleh dari konversi penanggalan yang tertera pada batu tersebut, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah Tingkat II Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 1995 sebagai hari jadi Kota Salatiga.

Penetapan ini menjadikan Salatiga sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, bahkan lebih tua dibandingkan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa. Prasasti ini muncul pada masa pemerintahan Raja Bhanu, seorang penguasa dari Wangsa Sailendra yang berkuasa di wilayah Jawa bagian tengah sebelum bangkitnya kejayaan Borobudur.

#

Karakteristik Arsitektural dan Detail Konstruksi

Berbeda dengan prasasti-prasasti besar yang sering ditemukan dalam bentuk tugu (lingga) yang rapi, Prasasti Plumpungan dipahat di atas batu andesit alami jenis batu kali yang besar. Batu ini memiliki ukuran panjang sekitar 170 cm, lebar 160 cm, dengan garis lingkar mencapai 5 meter. Permukaan batu tidak diratakan secara sempurna, menunjukkan bahwa pemahat memanfaatkan kontur alami batu untuk mengabadikan pesan sang raja.

Tulisan pada prasasti ini disusun dalam beberapa baris yang melingkar dan mengikuti bentuk fisik batu. Teknik pemahatannya menunjukkan tingkat kemahiran tinggi dalam penggunaan pahat logam pada masa itu. Di sekitar batu utama, lingkungan situs kini telah ditata dengan cungkup (atap pelindung) untuk menjaga batu dari pelapukan akibat cuaca ekstrem, namun keaslian posisi batu tetap dipertahankan di lokasi aslinya (in situ).

#

Signifikansi Historis: Penetapan Daerah Perdikan (Sima)

Isi utama dari Prasasti Plumpungan adalah tentang penetapan sebuah wilayah bernama Hampran menjadi daerah Sima atau daerah perdikan (daerah bebas pajak). Dalam struktur politik Jawa Kuno, status Sima adalah anugerah istimewa dari raja kepada rakyat di suatu wilayah karena jasa-jasa mereka yang luar biasa terhadap kerajaan atau karena keberadaan tempat suci yang harus dijaga.

Kalimat kunci dalam prasasti ini berbunyi: "Srir Astu Swasti Prajabhyah", yang berarti "Semoga Bahagia, Selamatlah Seluruh Rakyat". Ungkapan ini mencerminkan visi kepemimpinan yang progresif pada abad ke-8, di mana kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama sang penguasa. Dengan status Sima, penduduk di wilayah Hampran (Salatiga purba) tidak lagi wajib menyetorkan upeti kepada pusat kerajaan, melainkan dialokasikan untuk pemeliharaan bangunan suci dan kemakmuran lokal.

#

Tokoh dan Konteks Pemerintahan Wangsa Sailendra

Tokoh utama yang dikaitkan dengan prasasti ini adalah Raja Bhanu. Meskipun catatan sejarah mengenai Raja Bhanu tidak sebanyak keturunan Syailendra berikutnya seperti Rakai Panangkaran, Prasasti Plumpungan menjadi bukti otentik bahwa wilayah lereng Gunung Merbabu sudah menjadi pusat peradaban yang terorganisir sejak pertengahan abad ke-8.

Keberadaan prasasti ini juga menunjukkan adanya sinkretisme atau setidaknya toleransi beragama yang kuat. Meskipun Wangsa Sailendra identik dengan agama Buddha Mahayana, penggunaan bahasa Sansekerta dan struktur kalimat dalam prasasti menunjukkan pengaruh budaya India-Hindu yang masih kental dalam administrasi pemerintahan. Wilayah Salatiga saat itu kemungkinan besar merupakan daerah agraris yang subur sekaligus jalur strategis yang menghubungkan wilayah pedalaman (Magelang/Yogyakarta) dengan wilayah pesisir utara.

#

Dimensi Kultus dan Religi

Secara religius, penetapan daerah perdikan biasanya berkaitan dengan keberadaan sebuah caitya atau tempat ibadah. Masyarakat di sekitar Plumpungan pada masa itu dipercaya memiliki kewajiban spiritual untuk menjaga kesucian wilayah tersebut. Hingga saat ini, situs Plumpungan masih dianggap keramat oleh sebagian masyarakat. Tradisi ziarah dan ritual penghormatan leluhur sering dilakukan, terutama menjelang peringatan hari jadi Kota Salatiga. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi situs telah bergeser dari dokumen administratif menjadi simbol identitas kultural dan spiritual.

#

Status Konservasi dan Upaya Pelestarian

Saat ini, Situs Prasasti Plumpungan berada di bawah pengawasan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IX dan Pemerintah Kota Salatiga. Lokasi situs telah dipagar dan dilengkapi dengan papan informasi yang menjelaskan sejarah singkat prasasti dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Tantangan utama dalam pelestarian adalah faktor alam. Karena terletak di area terbuka, batu andesit tersebut rentan terhadap pertumbuhan lumut dan pengelupasan permukaan akibat perubahan suhu. Upaya restorasi secara periodik dilakukan dengan pembersihan kimiawi yang aman untuk menjaga agar aksara Kawi yang terpahat tidak semakin aus. Pemerintah setempat juga terus mempromosikan situs ini sebagai destinasi wisata sejarah-edukasi guna menumbuhkan kesadaran generasi muda akan akar sejarah mereka.

#

Fakta Unik dan Simpulan

Satu fakta unik dari Prasasti Plumpungan adalah sebutan "Salatiga" yang konon berakar dari peristiwa di masa kemudian (Legenda Ki Ageng Pandanaran), namun dasar hukum administrasinya tetap merujuk pada batu ini. Selain itu, Prasasti Plumpungan adalah salah satu dari sedikit prasasti di Jawa yang secara eksplisit mendoakan kebahagiaan rakyat secara kolektif, bukan sekadar pemujaan terhadap dewa atau raja.

Sebagai warisan sejarah, Prasasti Plumpungan adalah monumen hidup yang membuktikan bahwa sejak 1.200 tahun yang lalu, masyarakat di wilayah ini telah mengenal sistem hukum, administrasi perpajakan, dan memiliki visi tentang kesejahteraan sosial. Menjaga situs ini bukan sekadar merawat batu, melainkan merawat memori kolektif tentang kejayaan fajar peradaban di tanah Jawa.