Masa Tenggang 72 Jam Sudah Hilang, dan Banyak Wisatawan Belum Tahu
Selama bertahun-tahun, saran standar untuk membawa drone ke Indonesia adalah semacam "registrasikan saja setelah mendarat, kamu punya beberapa hari." Saran itu sekarang jelas keliru, dan mengikutinya di Bali secara khusus bisa membuatmu rugi jauh lebih besar daripada sekadar drone disita. Sebuah direktif DGCA (008/2025) mencabut masa tenggang 72 jam lama yang memungkinkan wisatawan terbang dulu, registrasi belakangan. Kalau kamu mendarat membawa drone di tasmu hari ini, registrasinya harus sudah selesai sebelum kamu berangkat dari rumah, bukan setelah kamu mendarat.
Ini penting karena Indonesia — Bali khususnya — adalah salah satu destinasi yang paling banyak difoto dari udara di internet, yang berarti sangat banyak wisatawan membawa drone sebagai hal rutin, bukan aktivitas khusus. Berikut yang sebenarnya diwajibkan sekarang, area mana yang terlarang, dan di mana aturannya jadi benar-benar spesifik, seperti terbang di atas Taman Nasional Komodo.
Apa Sebenarnya SIPP-TA Itu
SIPP-TA (Sistem Informasi Pesawat Udara Tanpa Awak) adalah sistem registrasi drone Indonesia, dikelola oleh DGCA — Direktorat Jenderal Perhubungan Udara — lewat portal SIPUDI dan SIDOPI-GO. Registrasi berarti membuat akun, lalu mengunggah salinan paspor beserta nomor seri dan spesifikasi dronemu.
Beberapa angka praktis yang penting di sini:
- Waktu proses 3 hingga 5 hari kerja. Artinya kamu harus mengajukan registrasi setidaknya seminggu sebelum terbang ke Indonesia, bukan malam sebelumnya.
- Registrasi berlaku selama 3 tahun setelah disetujui, jadi wisatawan yang sering datang tidak perlu mengulang ini di setiap perjalanan.
- Registrasi rekreasional dasar gratis. Biaya bukan hambatannya — waktu tunggunya yang jadi masalah.
- Registrasi diwajibkan untuk drone dengan berat 250 gram ke atas. Ini detail yang paling sering membuat orang kaget: DJI Mini series dan drone "mendekati mainan" lain di bawah 250g tidak dikecualikan di Indonesia seperti kadang berlaku di negara lain. Kalau dronemu masuk kelas berat itu, jangan berasumsi bisa lolos tanpa terdeteksi.
Penggunaan Rekreasional versus Komersial
Aturannya berbeda cukup signifikan tergantung kenapa kamu terbang. Operator rekreasional yang menerbangkan drone di bawah 2kg umumnya tidak butuh lisensi pilot — registrasi lewat SIPP-TA adalah persyaratan utamanya. Tapi kalau kamu beroperasi secara komersial — memotret konten untuk brand, klien berbayar, atau apa pun yang dimonetisasi — persyaratannya naik cukup jauh. Operator komersial butuh Sertifikat Pilot Jarak Jauh Indonesia dari DGCA, dan operator komersial asing secara khusus butuh izin khusus atau kemitraan resmi dengan perusahaan Indonesia agar bisa terbang secara legal untuk tujuan komersial. Kalau kamu content creator atau fotografer yang berencana memotret footage berbayar atau bersponsor di Indonesia, jangan berasumsi registrasi rekreasionalmu sudah mencakup itu — cek dulu kategori mana yang sesuai dengan aktivitasmu sebelum terbang.
Aturan Umum yang Berlaku di Mana Pun
Terlepas dari di mana kamu terbang di Indonesia, sejumlah aturan dasar berlaku secara nasional:
- Drone hanya boleh dioperasikan saat matahari terlihat — tidak ada penerbangan malam, dan tidak ada penerbangan saat cuaca benar-benar buruk.
- Jarak minimum 15km dari landasan bandara diwajibkan, yang lebih penting dari kedengarannya di negara di mana banyak area wisata utama terletak cukup dekat dengan bandara regional.
- Penerbangan rekreasional umumnya diharapkan tetap jauh di bawah ketinggian pesawat berawak; kalau kamu berencana melakukan sesuatu di luar pengambilan gambar pemandangan ketinggian rendah standar, cek panduan DGCA terkini alih-alih berasumsi ada batas ketinggian tertentu, karena ini salah satu detail yang terus disempurnakan dan ditegakkan berbeda-beda tiap daerah.
Zona Larangan di Situs Sakral Bali
Bali menerapkan lapisan aturan tambahan yang spesifik Bali di atas aturan nasional: zona larangan sejauh 5km di sekitar situs sakral, yang dalam praktiknya mencakup sebagian besar pura, mata air suci, dan area upacara — yang justru menjadi target favorit fotografer wisata untuk diambil dari udara. Ini bukan panduan lunak — sanksi pelanggaran di Bali dilaporkan mencapai IDR 5 miliar, angka denda yang jelas dirancang untuk ditanggapi serius, bukan sekadar biaya operasional yang bisa diabaikan. Kalau itinerary Balimu mencakup kunjungan pura dan kamu berharap mendapat footage udara, rencanakan dengan sengaja di luar zona ini alih-alih berasumsi akan melihat rambu larangan begitu tiba di lokasi — banyak zona ini tidak ditandai dengan apa pun yang akan disadari pengunjung biasa.
Taman Nasional Komodo Butuh Izin Sendiri
Menerbangkan drone di dalam Taman Nasional Komodo butuh lebih dari sekadar registrasi SIPP-TA nasional. Wisatawan butuh izin SIMAKSI khusus untuk aktivitas drone di dalam taman, di atas apa pun pengaturan masuk taman yang sudah kamu urus lewat sistem pemesanan SiOra. Logikanya sederhana: otoritas taman ingin penerbangan drone di atas habitat satwa liar dan medan yang sensitif dilacak dan diizinkan satu per satu, bukan sekadar tercakup dalam registrasi nasional umum. Kalau operator liveaboard atau tur harian Komodo bilang penggunaan drone tidak masalah karena kamu sudah registrasi dronemu sebelum trip, itu perlu tapi belum cukup — tanyakan secara spesifik apakah izin drone SIMAKSI untuk taman itu sendiri juga sudah diurus.
Membawa Drone Lewat Bea Cukai
Mengimpor fisik drone adalah pertanyaan terpisah dari registrasi penerbangan, dan ini lebih sederhana dari yang orang kira: kamu bisa membawa satu drone lewat bea cukai Indonesia tanpa izin impor khusus, tapi kamu tetap harus mendeklarasikannya saat tiba. Simpan dokumentasi registrasi SIPP-TA-mu agar mudah diakses — di ponsel, dicetak, atau keduanya — karena itulah yang sebenarnya membuktikan kamu diizinkan terbang, bukan sekadar membawa alatnya.
Yang Sebenarnya Terjadi Kalau Kamu Melewatkan Ini
Risiko praktisnya bukan sesuatu yang abstrak. Penegakan aturan di Bali khususnya sudah jauh lebih ketat sejak direktif 2025 yang menutup masa tenggang lama, dan pihak-pihak di lapangan — staf hotel, pemandu wisata, dan makin sering wisatawan lain — lebih paham aturan dibanding beberapa tahun lalu. Penyitaan drone adalah konsekuensi dasar untuk penerbangan tanpa registrasi; denda naik tajam untuk penerbangan di dalam zona terlarang seperti radius 5km situs sakral. Tak satu pun dari ini layak dipertaruhkan demi satu gambar yang sebenarnya bisa kamu dapatkan dengan registrasi yang selesai seminggu sebelumnya.
Kenapa Ini Lebih Rumit dari Sekadar "Cek Aturan Sekali"
Salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan wisatawan adalah menganggap regulasi drone sebagai satu aturan nasional tunggal yang berlaku sama di mana pun mereka pergi. Padahal, seperti yang terlihat dari perbedaan antara aturan umum nasional, zona sakral Bali, dan izin khusus Komodo, Indonesia justru menumpuk beberapa lapisan aturan yang berbeda tergantung lokasi dan tujuan penerbangan. Itinerary yang mencakup Bali, lalu lanjut ke Labuan Bajo untuk liveaboard Komodo, secara realistis butuh dua pengecekan regulasi terpisah, bukan satu. Kalau perjalananmu juga menyentuh situs budaya di Jawa seperti Borobudur, itu lapisan ketiga yang perlu dicek sendiri. Jangan berasumsi kelonggaran di satu daerah otomatis berlaku di daerah lain, bahkan dalam negara yang sama.
Pertanyaan Umum
Drone saya beratnya kurang dari 250 gram — apakah tetap perlu registrasi?
Ya. Ambang batas 250 gram di Indonesia berarti bahkan drone konsumen ringan seperti seri DJI Mini tetap butuh registrasi SIPP-TA. Tidak ada pengecualian menyeluruh untuk drone kecil seperti di beberapa negara lain.
Bolehkah saya menerbangkan drone di Borobudur atau Prambanan?
Anggap situs candi besar sebagai terlarang secara default, bukan diizinkan secara default. Zona larangan 5km situs sakral di Bali adalah contoh paling jelas dari jenis aturan ini, dan pembatasan spesifik situs serupa berlaku di situs budaya dan keagamaan besar lain secara nasional — cek dengan pengelola situs spesifik atau operator lokal sebelum berasumsi fotografi udara diizinkan.
Apakah registrasi SIPP-TA benar-benar gratis?
Ya, untuk registrasi rekreasional dasar. Biaya sesungguhnya kalau kamu melewatkannya bukan biaya registrasinya — tapi waktu proses 3 hingga 5 hari kerja kalau kamu terlambat mengurusnya, ditambah risiko denda dan penyitaan kalau kamu terbang tanpa registrasi.
Bisakah saya registrasi setelah tiba di Bali?
Secara teknis kamu bisa memulai prosesnya, tapi kamu belum diizinkan secara legal untuk terbang sampai disetujui, yang butuh 3 hingga 5 hari kerja. Karena masa tenggang 72 jam lama sudah tidak ada, tiba lalu registrasi di tempat secara efektif berarti dronemu tidak bisa terbang untuk sebagian besar atau seluruh perjalanan singkatmu.
Apakah aturan drone Taman Nasional Komodo berlaku di atas registrasi nasional umum, atau menggantikannya?
Di atasnya. Kamu butuh registrasi SIPP-TA nasional dan izin drone SIMAKSI khusus taman untuk bisa terbang secara legal di dalam Taman Nasional Komodo — satu tidak menggantikan yang lain.
Registrasi Sebelum Kamu Berkemas
Perubahan paling penting untuk 2026 adalah soal waktu: registrasi lewat SIPP-TA setidaknya seminggu sebelum berangkat, bukan setelah mendarat. Tambahkan zona larangan situs sakral Bali kalau pura ada di itinerarymu, dan siapkan anggaran untuk izin SIMAKSI terpisah kalau Taman Nasional Komodo bagian dari perjalananmu. Gambar udara yang membuat Indonesia salah satu negara paling fotogenik di Bumi tetap sepenuhnya bisa kamu dapatkan — hanya saja butuh dokumen yang selesai sebelum penerbangan, bukan sesudahnya.